Demokrat Kubu AHY Waspadai PK Kubu Moeldoko - aslisunda.com

Sedang Trending 3 bulan yang lalu
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jejeran pengurus Partai saat melakukan pendaftran bakal calon legislatif personil DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Demokrat mendaftarkan 580 orang bakal calon personil legislatif DPR RI dari 84 wilayah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jejeran pengurus Partai saat melakukan pendaftran bakal calon legislatif personil DPR RI ke Kantor KPU, di Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023. Partai Demokrat mendaftarkan 580 orang bakal calon personil legislatif DPR RI dari 84 wilayah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menanggapi gugatan peninjauan kembali (PK) Moeldoko Cs ke Mahkamah Agung nan sekarang sedang diproses. Didik menegaskan partainya sama sekali tidak cemas dengan gugatan tersebut.

Musababnya, kata dia, novum nan diajukan kubu Moeldoko bukanlah perihal nan baru. Selain itu, dia turut menyoroti kebenaran di lapangan nan sedianya menunjukkan bahwa Moeldoko Cs adalah pemalak parpol.

“Artinya apa? Bahwa kami tidak takut dengan apa nan dilakukan Moeldoko. Bukan lantaran Moeldoko ini sosok nan kuat, tapi proses nan dilakukan adalah proses nan tidak benar,” kata Didik kepada Tempo, Sabtu, 27 Mei 2023.

Didik memandang PK nan diajukan Moeldoko Cs ini biasa saja. Pasalnya, substansi dan alasannya disebut Didik mengada-ngada.

Kendati demikian, dia menyebut partai ketua Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY ini tetap waspada. Ia berambisi tidak ada intervensi terhadap abdi negara penegak norma kala memutus perkara ini.

Iklan

Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat ketua Moeldoko, Saiful Huda Ems berambisi Mahkamah Agung mengadili PK nan diajukan partainya dengan seadil-adilnya. Berkas permohonan PK dengan Nomor 128 PK/TUN 2023 itu sudah masuk MA sejak medio Mei lalu.

“Adil itu tentu pula bukan berfaedah kudu memberikan kemenangan nan sama bagi kedua belah pihak, melainkan dapat memutus perkara nan tepat sesuai dengan nan diatur oleh koridor hukum,” kata Saiful dalam keterangannya, Jumat, 26 Mei 2023.

Pilihan Editor: KPU Sebut Baru 9 Partai nan Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024





Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.





Video Pilihan


Kader Demokrat Kubu Moeldoko Berharap MA Adil dalam Proses PK

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan saat konvensi pers kasus kudeta Partai Demorkrat nan telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Dalam keteranganya AHY mengumumkan adanya upaya kudeta partai nan dilakukan oleh eks Sekjen Demokrat Moeldoko, atas tindakan Moeldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim norma untuk mengusulkan kontra memori atas jawaban atas PK Moeldoko ke PTUN Jakarta. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kader Demokrat Kubu Moeldoko Berharap MA Adil dalam Proses PK

Kisruh antara kubu Moeldoko dengan kubu AHY berasal saat mantan Panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum di KLB Deli Serdang.


Profil 4 Hakim MK Penolak Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

13 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Anwar Usman foto berbareng dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Saldi Isra usai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2023-2028.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil 4 Hakim MK Penolak Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

Profil 4 pengadil MK nan menolak perpanjangan masa kedudukan ketua KPK: Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Suhartoyo


Kata PPP dan Demokrat soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas info mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berperan-serta menjaga kiprah MK. Selain itu, aktivitas tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kata PPP dan Demokrat soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

PPP dan Demokrat ikut buka bunyi soal polemik perpanjangan masa kedudukan ketua KPK. Begini kata mereka.


MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas info mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berperan-serta menjaga kiprah MK. Selain itu, aktivitas tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

MK memutuskan untuk menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).


Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Arsul Sani Singgung Masa Jabatan Hakim MK

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas info mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berperan-serta menjaga kiprah MK. Selain itu, aktivitas tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Arsul Sani Singgung Masa Jabatan Hakim MK

Arsul Sani menyatakan DPR dan pemerintah bakal membahas revisi UU MK setelah keluarnya putusan soal masa kedudukan ketua KPK.


Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Demokrat Sebut MK Menambah Kewenangan Sendiri

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas info mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berperan-serta menjaga kiprah MK. Selain itu, aktivitas tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Demokrat Sebut MK Menambah Kewenangan Sendiri

Demokrat menilai keputusan MK nan mengabulkan perpanjangan masa kedudukan ketua KPK membahayakan demokrasi.


Koalisi AG-AP Sebut Hakim Lakukan Pelanggaran Berat saat Adili AG di Kasus Mario Dandy

2 hari lalu

Perwakilan Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak Perempuan (Koalisi AG-AP) melaporkan pengadil tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara AG, mantan pacar Mario Dandy Satriyo. Laporan diwakili oleh Aisyah Assyifa (kanan) dan Nur Ansar (kiri), Kamis, 25 Mei 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Koalisi AG-AP Sebut Hakim Lakukan Pelanggaran Berat saat Adili AG di Kasus Mario Dandy

Aisyah Assyifa menuturkan, pelanggaran itu perihal waktu pembelaan AG, wanita usia 15 tahun, di kasus Mario Dandy Satriyo.


MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Politikus Demokrat: Hancur Negeri Ini

2 hari lalu

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny Kabur Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Politikus Demokrat: Hancur Negeri Ini

Menurut politikus Demokrat Benny K. Harman, kewenangan mengubah masa kedudukan ketua KPK berada di tangan pembentuk undang-undang, ialah DPR.


Demokrat-PKS Vs Menteri Jokowi soal Penundaan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Foto aerial kediaman pekerja bangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 16 Maret 2023. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) telah menyelesaikan proyek pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Negara (HPKIKN) Nusantara, dari 22 tower nan terbangun, 12 tower karya WEGE mulai dihuni oleh pekerja komplit dengan akomodasi penunjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Demokrat-PKS Vs Menteri Jokowi soal Penundaan Pembangunan IKN

Demokrat dan PKS minta pembangunan IKN ditunda. Apa alasannya? Lalu gimana tanggapan pemerintah?


Top Nasional: KPK Tak Tahan Hasbi Hasan dan Dadan, Sederet Pernyataan Mahfud soal Perkara Korupsi BTS

2 hari lalu

Sekretaris MA, Hasbi Hasan, seusai memenuhi panggilan interogator untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah telah menjerat dua tersangka yanag merupakan pengadil MA, ialah Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
Top Nasional: KPK Tak Tahan Hasbi Hasan dan Dadan, Sederet Pernyataan Mahfud soal Perkara Korupsi BTS

KPK tidak melakukan penahanan terhadap Sekretaris MA Hasbi Hasan nan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara KSP Intidana


Sumber tempo.co
tempo.co