TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional alias Bappenas tetap memasukkan rumor perbatasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 - 2029.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 25 Mei 2023.
Menurut dia, keberlangsungan program pembangunan nasional di perbatasan perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional ke depan. Oleh karena itu, dia juga berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendukung anggaran tersebut.
"Atas support lagi dari Wakil Ketua DPR (Rachmat Gobel). Karena jika Kemenkeu mau, Bappenas mau, sementara DPR tidak setuju, ya, tidak bisa juga. Alhamdulillah, sekarang ada Pak Rachmat Gobel," kata Mahfud.
Saat ini, menurut Mahfud, tetap banyak Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Indonesia nan belum selesai terbangun. Hal ini juga memungkinkan perbatasan Indonesia di darat sebagai jalan gelap alias jalan ilegal.
"Itu perbatasan nan darat mungkin pintu masuk di mana, tetapi antara satu gerbang dan gerbang lain itu jalan-jalan gelap, jalan-jalan ilegal, dan jalur-jalur terlarangan itu tetap banyak," kata Mahfud.
Oleh lantaran itu, Mahfud menilai, pembangunan PBLN tersebut kudu segera ditangani. Hal ini memerlukan anggaran nan sangat besar sehingga pihaknya berambisi Kementerian PPN/Bappenas tetap memasukkan rumor perbatasan ke dalam RPJMN 2024 - 2029.
Selanjutnya: "Itu kelak nan kudu ditangani..."
- 1
- 2
- Selanjutnya